A. LATAR BELAKANG
Hidup Mewah, Itulah kira-kira gambaran bagi mereka yang dapat menduduki posisi sebagai Pejabat Negara, sehingga orang berlomba-lomba ingin menjadi pejabat di Negara ini. Lihat saja contohnya: Baru 100 hari bekerja, para Menteri (Plus sejumlah pejabat tinggi lainnya) mendapat fasilitas mobil dinas baru dengan bandrol mencapai 1.3 M, kemudian, dalam hitungan hari “ketiban durian” lagi, pejabat Negara siap menerima tambahan gaji sesuai yang telah diputuskan DPR.
Tidak tanggung-tanggung, rencana kenaikan gaji Presiden hingga ke level menteri diperkirakan mencapai 20 persen. Sedangkan DPR menyepakati kenaikan gaji pejabat negara hanya 5 persen (Okezone.com, 29 Januari 2010).
Pemerintah menjadikan “iming-iming” kenaikan gaji sebagai strategi untuk merangsang birokrat (Pejabat) supaya menjadikan pejabat bermoral tinggi, taat pada sumpah jabatan, dan dapat meningkatkan kualitas kerja pejabat serta menghindari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan.Tetapi Fakta dilapangan menyatakan lain, Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan, sebagian besar (80 persen) perkara korupsi di Indonesia tergolong korupsi yang rakus (corruption by greed). Indikasinya, pelaku kasus tindak pidana korupsi lebih banyak yang memiliki jabatan daripada pegawai biasa yang melakukan korupsi karena terpaksa (corruption by need) (Jawa Pos 03 Februari 2010)
Dari fakta diatas bisa ditarik benang merah bahwa seorang pejabat yang terbiasa menyalahkan gunakan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar bahkan merupakan suatu keharusan, demi mendapatkan dan menghabiskan uang, kenaikan gaji 10-20 persen, tidak akan berimbas pada perubahan menjadi pejabat yang bermental amanat.
B. PEMBAHASAN
1. Pidato Presiden SBY - Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Dan Polri Tahun 2011.
Metrotainment.net – “Sampaikan ke seluruh jajaran TNI/Polri, ini tahun ke-6 atau ke-7 Gaji Presiden Belum Naik“. (Dalam Pidato Presiden SBY - Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Dan Polri Tahun 2011, Jumat (21 January))
Kalimat yang terlontar dari mulut orang no 1 di Indonesia ini lah yang dewasa ini kerap kali dijadikan bahan pembicaraan. Setiap permasalahan yang menimbulkan sensasi pastilah menuai pro dan kontra. Demikian pun dengan perkataan presiden ini yang walaupun menurut Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, tujuan dari penyampaian tersebut adalah untuk menekankan pemerintah secara bersungguh-sungguh akan memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit.
Mereka yang pro dengan sang presiden, termasuk beberapa anggota DPR beserta para pejabat, langsung membuat perencanaan keuangan untuk memasukkan rencana kenaikkan gaji presiden ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Walaupun menurut Sekjen Kementrian Keuangan, Mulia P. Nasution, rencana kenaikan gaji ini bukan merupakan respon dari curhat colongan sang presiden kemarin. Rencana perbaikan gaji ini memang sudah dianggarkan sejak empat tahun silam. Bahkan alokasi dana untuk hal ini sudah tersedia di dalam undang-undang APBN.
Namun peraturannya tidak kunjung diterbitkan sehingga rencana kenaikkan gaji pun belum terrealisasi hingga tahun 2011 ini, ternyata kenaikan gaji ini bukan hanya presiden saja. 8000 pejabat lainnya juga ikut mendapat kenaikan gaji. Tetapi presiden tetap mendapat kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pejabat lainnya.
Dengan rencana kenaikkan gaji presiden yang sudah dibahas secara serius oleh DPR dan Menteri Keuangan ini hendaknya diimbangi dengan perbaikan kinerja dan peningkatan prestasi. Jika tidak, pejabat yang bersangkutan akan mendapat sanksi. Pro dan kontra selalu berjalan bersamaan seperti dua sisi koin. Mereka yang kontra, menganggap bahwa rencana kenaikan ini sangat tidak tepat.
”Timing-nya tidak tepat untuk mengusulkan kenaikan gaji Presiden,” kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Teguh Juwarno. Dalam tubuh DPR sendiri pun sebenarnya bergolak. Ada mereka yang pro dan kontra juga.
“Selain gaji pokok Rp 30,24 juta, Presiden juga menerima tunjangan Rp 32,5 juta per bulan. Bahkan, negara juga mengalokasikan dana taktis untuk Presiden hingga Rp 2 miliar per bulan. Dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk, gaji Presiden cukup tinggi. Ternyata gaji SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) nomor tiga paling banyak sesudah Presiden Kenya dan Singapura” lanjut Teguh.
• http://www.metrotainment.net/wp-content/uploads/2011/01/Fasilitas-Presiden-Sumber-Seknas-FITRA-Diolah-oleh-DIPA-Setneg-2010 selasa, 8 maret 2011:12.30
2. Tanggapan tentang Pidato Presiden SBY.
Mantan presiden Megawati-Beliau menilai ekonomi rakyat saat ini masih masih memprihatinkan. Apalagi mengingat harga bahan pokok tengah melambung tinggi.
“Saya sudah berpengalaman, sudah pernah merasakan fasilitas presiden, Wakil Presiden, maupun Fasilitas Anak Presiden,” Lanjut Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Apalagi mengingat gaji presiden sudah 28 kali lebih tinggi daripada PDB per kapita itu sudah lebih dari cukup.
“Selama saya menjabat presiden dan wakil presiden, tidak pernah ngomongin gaji.
Ini kok ada seorang pemimpin yang mengeluhkan gaji,” lanjutnya dengan pedas. Bahkan kini muncul galangan dana berupa Koin Untuk Presiden. Ide ini muncul dari sejumlah rekan di Komisi III DPR RI yang prihatin dengan gaji presiden yang tidak naik selama 7 tahun.
Kotak kaca plastik bertuliskan “Koin untuk Presiden” diletakkan di kursi depan ruang rapat Komisi III DPR. Kotak sudah terisi ratusan koin 500 rupiah.Bukan hanya orang-orang DPR yang mengajukan sebuah ide untuk menanggulangi gaji presiden yang tidak naik-naik.
Di dunia maya pun muncul karikatur yang mengajak user membantu menambah gaji presiden dengan menyisihkan koin. Gerakan galang dana ini mengingatkan kita pada sejumlah gerakan pengumpulan koin lainnya.Seperti ketika terdakwa kasus pencemaran nama baik, Prita Mulyasari, yang diharuskan membayar denda ratusan juta rupiah kepada Rumah Sakit Omni Internasional.
• http://www.metrotainment.net/wp-content/uploads/2011/01/Koin-Untuk-President-2011 selasa, 8 maret 2011:12.30
3. SBY Ancam Pidanakan Penggalang Koin untuk Presiden.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam akan mempidanakan sejumlah anggota DPR dan aktivis mahasiswa yang menggumpulkan koin untuk Presiden. Aksi itu dinilai sebagai pelecehan dan pencemaran terhadap simbol negara.
"Ya, tentu kita tahu bahwa negara ini punya mekanisme, punya aturan hukum yang pas dan ini berlaku universal dimana pun. Bila terbukti ada pelecehan dan pencemaran nama baik kepala negara, ya tentu ada sanksinya," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Pasha, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 1 Februari.
Menurut Julian, saat ini sedang dipikirkan apakah perlu aksi pelecehan itu ditindaklanjuti. "Tapi yang pasti patut disesali. Lebih jelas lagi, tindakan ini tidak ada manfaatnya, kalau tidak boleh disebutkan tindakan yang kurang waras," tegas Julian. Julian menerangkan, pelecehan terhadap simbol negara diatur dalam Undang-Undang. Terutama terhadap lembaga Kepresidenan atau kepala negara.
"Sekali lagi, kalau tujuannya adalah untuk pelecehan simbol negara, hal tersebut sudah diatur di negara hukum, ada sanksi bila memang tujuannya untuk pelecehan/penghinaan terhadap simbol negara, terutama terhadap lembaga kepresidenan dan kepala negara," jelasnya.
Dia menambahkan, kewibawaan simbol negara harus dijunjung oleh tiap warga negara. Tidak bisa semua orang sembarangan melecehkan dimanapun tanpa alasan dan dasar kuat. "Negara ini adalah negara hukum dan semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tukasnya.
• http://www.fajar.co.id/read-20110201200054-sby-ancam-pidanakan-penggalang-koin-untuk-presiden selasa, 8 maret 2011:12.30
C. PENUTUP
Kesimpulan
1. Koin Untuk Presiden sebenarnya mempunyai maksud yang mengkritisi Pidato Presiden pada acara Rapim TNI dan Polri 2011. Gerakan tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi yang keluar karena dalam penggalan Pidato tersebut Presiden mengungkapkan gajinya yang tidak naik dalam 7 tahun terakhir. Mungkin mereka menganggap hal yang serius tentang guyonan presiden saat itu, menurut mereka guyonan tersebut tidak wajar dilakukan mengingat kondisi masih banyak penduduk yang miskin dan kelaparan.
2. Saya tidak menganut kubu setuju dan kubu tidak setuju, namun dari uraian di atas saya sedikit kecewa dengan tanggapan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang mengancam akan mempidanakan sejumlah anggota DPR dan aktivis mahasiswa yang menggumpulkan koin untuk Presiden. Aksi itu dinilai sebagai pelecehan dan pencemaran terhadap simbol negara. Rakyat berbicara tidak salah, karna negara kita negara demokrasi.
Solusi
Sebagai rakyat kita harus mengerti dan jangan menganggap enteng tentang tanggung jawab menjadi pemimpin negara. Bukan hal mudah untuk menjadi pemimpin di negeri kita, yang masih mendapat predikat negara berkembang. Tak heran presiden minta gaji lebih, mungkin beliau juga mempertimbangkan dari sisi lain, harga bahan pokok saja naik masak gaji ga naik?? Jangan lah menganggap mentah-mentah guyon di pidato rapim sebagai sebuah kesalahan. Ikuti alurnya jika mau berinisiatif seperti mengadakan acara koin untuk presiden dsb, nanti malah dikira hal tersebut merupakan bentuk pelecehan.
Sabtu, 26 Maret 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar